KEMENTRIAN PELUANG KERJA MANDIRI

Setengah dari artikel ini saya tulis sebelum ‘sandiwara’ pelarangan ojek dan taksi ‘mandiri’. Kalau baca angka pengangguran yang hampir mencapai 7,5 juta orang, apa solusi Anda untuk mereka? Di tahun 2000 an saya pernah membahas mulianya seorang yang keluar kerja, apalagi PNS (kena lagi, hehehe).

Coba bayangkan, saat Anda keluar kerja, apalagi di posisi jabatan yang tinggi, secara otomatis telah memberikan peluang bagi bawahan untuk naik pangkat. Begitu juga di bawahnya dan bawahnya lagi, hingga posisi paling bawah membutuhkan karyawan baru. Nah, ada 2 pertanyaan semi doa jika posisi Anda tinggi dan gak keluar-keluar:
• Dari bawahan Anda: “Kapan yaa atasanku pensiun, resign atau meninggal? Biar aku bisa naik jabatan. Mentok nih..!”
• Dari pengangguran diluar: “Itu orang di dalam sana, koq sudah duduk lupa berdiri. Kapan kasih kesempatan ke aku buat dapat kerjaan?”

Makanya, saat Anda keluar kerja, jangan kaget jika rejeki makin lancar, karena mereka mendoakan Anda atas rasa syukurnya mendapat pekerjaan dan naik jabatan.

Lupakan, itu cuma guyonan di tahun 2000 an.

Di jaman super internet dan teknologi saat ini, pengentasan pengangguran dan penciptaan wirausaha semakin besar daya ungkitnya. Kecenderungan sebagai pekerja lepas (freelance) akan semakin marak. Di sisi perusahaan juga lebih ramping pada fix cost, fleksibel saat ada perubahan dan bisa fokus ke kompetensi intinya. Di sisi pekerja lepas: potensi penghasilan lebih besar, waktu bisa fleksibel dan gak perlu ‘ngabsensi’.

Keran investasi asing dengan dalih pengentasan pengangguran yang berujung penguasaan sumber daya alam Indonesia, bisa diganti dengan Aplikasi Peluang Kerja Mandiri. Gak usah takut pengangguran di Freeport. Satu aplikasi seperti Go Jek saja bisa menyerap 200 ribu pekerja mandiri. Yang kelas eksekutif? Bisa masuk ke Sribulancer atau jualan di Bukalapak dan Yukbisnis. Penghasilan gedhe gak? Yee.. jangan remehkan. Saya jamin gaji manajer di freeport tak menang dengan produsen mukena rajut di Yukbisnis. Panasss…!!

Hal pelarangan ojek dan taksi liar, harusnya pemerintah ‘ngaca’ dan bertanya pada diri sendiri, “Apakah kebijakan saya memperbaiki perekonomian dan atau mengentaskan pengangguran?”. Jangan hanya berpihak kepada pelapor konglomerasi pemilik taksi yang sahamnya lagi menukik. Salah siapa yang tak mensejahterakan karyawan, malahan anaknya yang baru berumur 20 tahunan pamer Aston Martin di majalah sosialita.

Kalo pemerintah ‘smart’, akuisisi saja perusahaan-perusahaan IT yang memberi solusi lowongan kerja mandiri. Atau buat aja aplikasi:
• ARGO Jek; Aplikasi argo dengan tarif yang transparan dan ditentukan pemerintah. Boleh langsung dipotong pajak. Kalo gak dipotong, lebih mulia.
• Nebengers atau Taksi Bareng; Ide komunitas yang dibuat aplikasi biar lebih tertib dan aman. Bisa menjadi solusi kemacetan yang tak diperlukan.
• Personal Outsourcing; Marketplace berbagai layanan pekerja lepas, dari desain grafis, programer, sampai jasa titip belanja ke pasar.

Kuncinya gampang aja: Fokus ke solusi, bukan ke peraturan. Kan peraturan juga bisa diubah, toh dulu yang mbuat juga manusia. Udah saatnya pemerintah berfikir sebagai pengusaha, yang bisa cari duit sendiri dari BUMN dan BUMD yang menguasai industri hulu dan monopoli, bukan hanya mikir bagaimana ‘majakin’ rakyat dan menghamburkan uang dengan program yang tak berdampak.

Masih ingat slogan ini gak?

“Beri aku 10 programer dan akan kuguncang dunia…!!”